Politik memang
seperti bermain pantun di dalam lenong, saling berbalas. Setelah sempat
muncul gerakan “Jokowi dua periode” beberapa waktu yang lalu, sekarang
muncul gerakan antitesa yang bernama “2019 Ganti Presiden”.
Gerakan
2019 Ganti Presiden ini begitu masif. Di media sosial, mulai banyak
orang-orang yang berfoto menggunakan kaos bertuliskan
#2019GantiPresiden.
Banyak pengusaha kaos yang mulai menjual kaos
#2019GantiPresiden. Bahkan, di Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi Partai
Gerindra beberapa waktu yang lalu, ada salah satu stan yang menjual
kaos ini.
Walau jumlahnya mungkin masih kalah dengan jumlah kaos
“Piye kabare? Iseh penak jamanku tho?” atau kaos “Hidup tak semudah
cocote Mario Teguh”, namun gerakan #2019GantiPresiden ini ternyata cukup
punya pengaruh yang besar. Banyak tokoh-tokoh politik yang memberikan
komentar terkait gerakan ini.
Bahkan, Presiden Jokowi sendiri ikut
berkomentar soal gerakan ini. Dalam acara Konvensi Nasional 2018 di
Puri Begawan, Kota Bogor, beberapa waktu yang lalu, Jokowi sempat
menyindir soal gerakan ganti presiden ini.
“Sekarang isunya ganti
lagi, isu kaus. #2019gantipresiden di kaus,” ujar Jokowi. “Kalau rakyat
berkehendak bisa. Masak pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa.”
Gerakan
2019 Ganti Presiden ini mulanya dipopulerkan oleh Ketua DPP PKS Mardani
Ani Sera dan kemudian meluas utamanya karena terus disebarkan oleh para
kader dan simpatisan PKS serta Gerindra. Gerakan berbasis kampanye
komunikasi ini disebarkan melalui tagar, kaos, gelang, dan media-media
lainnya.
“Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yg sah, legal & konstitusional,” kata Mardani melalui akun Twitternya.
Menurut
Mardani, gerakan 2019 Ganti Presiden ini adalah salah satu bagian dari
pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
untuk memilih yang terbaik.
Yah, selamat berjuang PKS dan
Gerindra. Semoga “niat baik” untuk mengganti presiden sebagai bagian
dari demokrasi bisa terwujud tahun depan. Dan yang tak kalah penting,
terutama bagi PKS, semoga “niat baik” untuk mengganti Fahri Hamzah
sebagai bagian demokrasi juga bisa terwujud tahun depan.
*Eh, kalau yang ganti Fahri Hamzah, nggak usah tahun depan ding. Tahun ini juga boleh. Hehehe.